Reses di Toili Barat, Sri Atun Siap Perjuangkan Aspirasi Infrastruktur hingga Pemberdayaan Masyarakat

BANGGAI – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Banggai Bersaudara, Sri Atun, saat melaksanakan kegiatan reses di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, beberapa waktu lalu, mengaku tetap komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Reses, merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Reses yang berlangsung di halaman rumah salah seorang warga itu dihadiri sekitar 68 peserta, terdiri atas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kelompok tani, serta unsur pemuda. Kepala Desa Bukit Makarti, Sutrimo Ariyanto, turut mendampingi jalannya kegiatan.

Dalam sambutannya, Sri Atun menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional setiap anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya.

“Melalui reses ini, saya ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar terdengar dan dapat diperjuangkan dalam pembahasan program maupun anggaran pemerintah provinsi. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” kata Sri Atun.

Pada sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai usulan yang didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, pertanian, pemberdayaan ekonomi, serta sarana sosial dan keagamaan. Aspirasi tersebut antara lain perbaikan jalan desa, pembangunan drainase dan saluran irigasi, bantuan renovasi Masjid Nurul Huda, rehabilitasi MCK musala, rehabilitasi gedung TPA, bantuan tenda dan kursi untuk PKK, serta pengecatan pagar sekolah.

Di sektor pertanian, warga mengusulkan bantuan bibit padi unggul, bibit perkebunan, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengadaan bibit ayam petelur bagi kelompok ternak. Sementara pada sektor ekonomi, masyarakat berharap adanya program pemberdayaan UMKM, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan sembako murah, hingga dukungan bagi kelompok PKK dan Karang Taruna.

Tak hanya itu, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terhadap bantuan sarana dan prasarana bagi majelis taklim, yayasan dan lembaga keagamaan, serta rumah-rumah ibadah di wilayah Kecamatan Toili Barat.

Sri Atun menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dan pembahasan anggaran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Setiap usulan memiliki nilai penting bagi masyarakat. Kami akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” tandasnya.(hnf)